SUKABUMI — Situasi di Kampung Cijambe RT 05/07, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, kian mengkhawatirkan. Pergerakan tanah belum menunjukkan tanda berhenti. Retakan melebar, kontur tanah berubah, dan permukiman warga berada di ujung ancaman.
Tak ingin kondisi berlarut, Bupati Sukabumi Asep Japar turun langsung ke lokasi terdampak, Rabu (4/3). Ia didampingi unsur BPBD, Camat Bantargadung, Kepala Desa, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hasil pantauan di lapangan tegas, tanah masih aktif bergerak.
“Dari pengamatan langsung, kondisi tanah masih terus bergerak dari hari ke hari. Melihat situasi ini, tampaknya lokasi ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dihuni,” tegas Asep di sela peninjauan.
Baca juga : Hujan Deras Disertai Angin, Rumah Warga Sukasirna Ambruk di Bagian Dapur
Data sementara mencatat 101 rumah terdampak. Total ada 108 kepala keluarga (KK) yang kini berada dalam bayang-bayang ancaman. Status wilayah pun dinaikkan menjadi kategori darurat bencana.
Artinya, langkah cepat tak bisa ditunda. Retakan tanah yang membelah halaman hingga dinding rumah menjadi indikator kuat bahwa kawasan tersebut rawan longsor susulan. Pemerintah daerah kini memprioritaskan penyelamatan warga sebelum risiko membesar.
Opsi relokasi mengemuka. Namun, Pemkab Sukabumi tak ingin gegabah. Lahan alternatif memang tersedia di sekitar wilayah tersebut, tetapi harus melalui uji kelayakan teknis terlebih dahulu.
“Harus dipastikan benar-benar aman. Kita cek dulu, lakukan kajian, baru simulasi relokasi,” ujar Asep.
Pemkab juga memastikan warga yang kini mengungsi akan mendapatkan dukungan tempat tinggal sementara, termasuk skema bantuan sewa rumah sampai relokasi permanen terealisasi.
Pergerakan tanah di Cijambe bukan lagi potensi. Ia sudah menjadi ancaman nyata. Setiap hari retakan bertambah panjang, sebagian bangunan mulai miring, dan warga hidup dalam kecemasan.
Koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar penanganan tidak parsial. BPBD melakukan pemantauan berkala, DLH menelaah aspek lingkungan, sementara pemerintah kecamatan menginventarisasi kebutuhan warga terdampak.
