Pergerakan Tanah Bantargadung Sukabumi, BPBD Jabar Tunggu Kajian PVMBG Soal Dugaan Pembalakan Liar

Teten Ame Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat saat diwawancara awak media di lokasi pergerakan tanah bantargadung. Foto : Istimewa

SUKABUMI – Dugaan penggundulan lahan yang disebut-sebut warga sebagai pemicu pergerakan tanah di Kampung Cijambe, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, mulai menjadi sorotan. Namun, pihak pemerintah belum menyimpulkan penyebab pasti sebelum hasil kajian ilmiah keluar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Teten A.ME, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menurunkan tim sejak status tanggap darurat diberlakukan di wilayah tersebut.

Kunjungan terbaru dilakukan untuk memastikan perkembangan pergerakan tanah yang mengancam permukiman warga di Kampung Cijambe.

“Berdasarkan laporan dari teman-teman di Kabupaten Sukabumi, memang terjadi pergerakan tanah. Tim darurat sudah beberapa kali datang ke sini, dan hari ini kami kembali mengecek sejauh mana pergerakan itu terjadi,” kata Teten usai meninjau lokasi, Selasa (10/3/2026).

Baca juga : Bupati Sukabumi Buka Puasa Bersama Penyintas Bencana Bantargadung, Salurkan Dana Tunggu Hunian Rp3 Juta

Dari hasil pengecekan di lapangan hingga ke bagian atas lereng, tim BPBD menemukan indikasi awal bahwa pergerakan tanah dipicu oleh air yang meresap ke dalam lapisan tanah.

Menurutnya, karakteristik tanah dan batuan di kawasan tersebut membuat tanah mudah retak dan bergerak turun.

“Kami melihat memang terjadi pergerakan tanah. Prediksi awal ada pengaruh air dari atas yang meresap ke dalam tanah. Karakteristik tanah dan batuannya menyebabkan tanah itu ‘ngareunteut’—retak dan kemudian bergerak turun,” ujarnya.

Pergerakan tanah tersebut kini mengancam puluhan rumah warga. Data sementara BPBD mencatat sedikitnya sekitar 90 rumah berada di zona yang berdekatan dengan area longsoran.

Selain faktor geologi dan curah hujan tinggi, wilayah tersebut juga berada di jalur patahan aktif.

Berdasarkan deteksi awal melalui aplikasi InaRISK Personal, kawasan itu berada di zona Sesar Cimandiri yang dikenal memiliki potensi risiko bencana geologi cukup tinggi.

Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Teten AME saat meninjau lokasi pergerakan tanah di Bantargadung

“Artinya ini sebenarnya zona merah. Namun masyarakat sudah lama bermukim di sini sehingga pemerintah harus mencari solusi terbaik,” jelas Teten.

Terkait dugaan warga mengenai penggundulan lahan atau pembalakan liar di area lereng yang dianggap memperparah kondisi tanah, Teten tidak menampik kemungkinan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kesimpulan resmi masih menunggu kajian teknis dari lembaga berwenang.

“Saya lihat di atas memang ada tegakan pohon yang sudah agak berkurang, tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu penyebab utama. Beberapa faktor bisa saja terjadi bersamaan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa curah hujan tinggi dan karakteristik tanah yang subur membuat air mudah meresap ke dalam lapisan tanah. Kondisi ini berpotensi memicu pergerakan tanah jika struktur geologinya tidak stabil.

“Kalau bicara perubahan fungsi lahan, pengaruhnya biasanya pada kecepatan air masuk ke tanah atau mengalir di permukaan. Tapi itu juga sangat bergantung pada jenis tanahnya,” tambahnya.

Untuk memastikan penyebab pasti bencana tersebut, BPBD telah berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang dijadwalkan melakukan kajian langsung di lokasi.

Baca juga : Pergerakan Tanah di Bantargadung Makin Parah, Amblasan 8 Meter, BPBD Minta Warga Menjauh

Tim PVMBG nantinya akan meneliti kondisi litologi atau karakteristik batuan serta struktur tanah di kawasan tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan PVMBG. Kemungkinan besok mereka akan datang ke sini untuk melakukan kajian langsung. Jadi nanti lebih lengkap dan lebih pasti dari mereka,” ujar Teten.

Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan relokasi warga yang berada di zona rawan.

“Ini menjadi PR kita bersama. Kami akan diskusikan lebih lanjut dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *