Tol Bocimi Dikejar Fungsional Nataru, Warga Cibadak Minta Lahan Dibayar Sebelum Digunakan

METROSUKABUMI.com – Rencana percepatan operasional fungsional Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 mulai menghadapi persoalan pembebasan lahan. Sejumlah pemilik tanah di Blok Kalaparea Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, meminta kepastian pembayaran sebelum lahan mereka digunakan untuk kepentingan proyek jalan tol.

Persoalan utama yang menjadi perhatian warga adalah belum diumumkannya hasil penilaian appraisal atau penilai independen terhadap bidang tanah yang terdampak proyek. Kondisi tersebut membuat pemilik lahan khawatir penggunaan tanah lebih dahulu justru menimbulkan persoalan ketika nilai ganti kerugian belum disepakati.

Sejumlah pemilik lahan, di antaranya Hj. Miriam, Yulianti, Durhanita, dan Dian Ningsih, menginginkan adanya kepastian mekanisme penggunaan sementara lahan, termasuk kompensasi atau skema sewa, sebelum tanah dimanfaatkan untuk pembangunan maupun operasional jalan tol.

Salah seorang pemilik lahan di Blok Kalaparea, Yanyan, mengatakan dirinya pada prinsipnya mendukung percepatan proyek strategis nasional tersebut. Namun, dukungan itu harus tetap memperhatikan prosedur dan perlindungan hak pemilik tanah.

“Sebagai pemilik lahan, saya mendukung percepatan proyek nasional ini. Tetapi harus sesuai prosedur dan SOP yang jelas. Pemerintah punya kepentingan, tetapi kami sebagai warga negara juga mempunyai hak yang harus dilindungi,” ujar Yanyan pada metrosukabumi.com, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, secara prinsip telah ada kesepahaman dengan pihak terkait mengenai penggunaan lahan lebih dahulu. Namun, kesepakatan tersebut masih membutuhkan kejelasan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum.

Menurutnya, perjanjian tersebut penting untuk memberikan rasa aman kepada pemilik tanah sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

“Nilai ganti rugi belum terbuka dari pihak appraisal. Karena itu, kami ingin melihat terlebih dahulu draf perjanjiannya seperti apa. Jangan sampai lahan sudah digunakan, tetapi kemudian muncul persoalan karena belum ada kejelasan,” katanya.

Yanyan menegaskan, dukungannya terhadap percepatan Tol Bocimi juga didasari kepentingan masyarakat luas. Terlebih, kawasan tersebut berpotensi mengalami peningkatan kepadatan lalu lintas apabila pengaturan arus kendaraan menjelang Nataru tidak segera diselesaikan.

Meski demikian, ia berharap hak pemilik tanah tetap menjadi perhatian. Warga menginginkan proses pembayaran berjalan lebih cepat dengan nilai yang memberikan rasa keadilan.

“Harapan kami, ganti untung. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Kami juga ingin proyek ini berjalan, tetapi hak masyarakat jangan sampai terabaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.9 Kementerian Pekerjaan Umum, Yudi Ardiansyah, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah memiliki tahapan yang harus dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman lokasi lahan 14 bidang di blok Kalaparea, Desa Karangtengah Kecamatan, Cibadak. (Foto : Metrosukabumi.com)

Tahapan tersebut meliputi penetapan lokasi, inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, pengumuman hasil pendataan, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), musyawarah, validasi, hingga pembayaran ganti kerugian.

“Jadi, kami menyampaikan kepada pemilik lahan bahwa pengadaan tanah itu ada tahapannya. Kami menjelaskan proses sekaligus estimasi penyelesaiannya agar masyarakat memahami kapan pembayaran bisa dilakukan,” jelas Yudi.

Terkait penggunaan sementara lahan di Blok Kalaparea, Yudi mengatakan pihaknya sedang meminta izin kepada pemilik tanah agar pekerjaan pembangunan flyover dapat dilakukan lebih dahulu.

Keberadaan flyover tersebut dinilai penting untuk keselamatan masyarakat. Nantinya, warga yang hendak melintas tidak perlu melewati jalur utama tol yang dilalui kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Namun, tidak seluruh pemilik lahan langsung menyetujui rencana penggunaan tanah tersebut. Yudi menyebutkan, sebagian pemilik telah menyatakan persetujuan, sementara lainnya masih mempertimbangkan dan belum memberikan keputusan.

“Beberapa pihak menyatakan belum sepakat. Ini nanti kami laporkan kepada Pak Bupati melalui berita acara. Ada yang sudah sepakat, sementara yang lainnya masih menunggu dan berpikir terlebih dahulu,” ungkapnya.

Yudi mengakui, salah satu hal yang menjadi pertimbangan warga adalah belum diketahuinya nilai ganti kerugian. Sebab, penentuan nilai sepenuhnya menjadi kewenangan KJPP dan tidak dapat diintervensi oleh pihak PPK maupun pelaksana proyek.

Nilai tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemilik tanah dalam tahapan musyawarah yang difasilitasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Belum bisa kami sampaikan karena nilai itu merupakan kewenangan KJPP. Kami dari PU maupun pihak lainnya tidak bisa mengintervensi. Nanti nilainya dibuka pada saat musyawarah di hadapan BPN,” jelasnya.

Untuk Blok Kalaparea, Yudi menyebut terdapat sekitar 14 bidang tanah yang sedang diupayakan agar dapat digunakan lebih dahulu. Penggunaan sementara tersebut menjadi salah satu langkah percepatan karena kawasan itu diprioritaskan untuk mendukung rencana fungsional Tol Bocimi pada libur Nataru.

Meski demikian, proses pengadaan tanah di lokasi lain tetap berjalan secara paralel agar penyelesaiannya tidak tertinggal.

Terkait skema penggunaan sementara, Yudi menyebut pembahasan lebih lanjut melibatkan pihak terkait, termasuk pengelola jalan tol. Menurutnya, pemilik lahan yang mengizinkan tanahnya digunakan lebih dahulu semestinya memperoleh kompensasi selama menunggu proses pembayaran ganti kerugian.

“Kalau memang digunakan lebih dahulu, seharusnya ada kompensasi atau semacam biaya penggunaan sambil menunggu nilai uang ganti kerugian dibayarkan,” pungkasnya.