SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Namun, kebijakan ini bukan berarti pegawai bisa “lepas tangan”. ASN tetap wajib siaga alias on call demi memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Kebijakan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Di tingkat daerah, aturan itu diperkuat melalui surat edaran Bupati Sukabumi sebagai payung hukum pelaksanaannya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menegaskan bahwa WFH hanya mengubah lokasi kerja, bukan tanggung jawab. ASN diminta tetap responsif selama jam kerja.
“Harus on call. Ketika dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, harus siap dan standby,” tegasnya.
Baca juga: Dari Desa ke Kampus, 170 Pelajar Sukabumi Dapat Tiket Kuliah Gratis
Selama WFH, seluruh ASN diwajibkan memastikan nomor telepon aktif. Koordinasi pekerjaan pun tetap berjalan melalui rapat daring jika diperlukan.
Meski demikian, tidak semua pegawai bisa menikmati kebijakan ini. Sejumlah pejabat struktural seperti eselon II dan III tetap wajib bekerja dari kantor. Begitu pula dengan lurah yang harus hadir langsung di wilayahnya.
Selain itu, unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga tidak diberlakukan WFH. Di antaranya sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi, hingga penanganan darurat. Semua tetap beroperasi penuh demi menjaga kualitas layanan.
Pemkab Sukabumi menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja fleksibel tanpa mengorbankan kinerja. Intinya, boleh bekerja dari rumah, tapi pelayanan publik tetap harus maksimal.
