METROSUKABUMI.com – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Sukabumi semakin menghangat. Sebanyak 47 Ketua Pengurus Kecamatan (PK) disebut tetap solid mendukung Budi Azhar Mutawali sebagai calon ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Namun, munculnya arah dukungan dari pengurus tingkat pusat dan provinsi kepada Asep Japar memunculkan kekecewaan di kalangan pengurus kecamatan.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dinamika antara aspirasi pengurus di tingkat bawah dan arah politik pimpinan partai menjelang penentuan ketua Golkar Kabupaten Sukabumi.
Ketua PK Golkar Kecamatan Sukaraja, Sukmawan Diro, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Budi Azhar telah dibangun sejak awal dan masih bertahan menjelang pelaksanaan Musda.
Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Bah Diro seusai menghadiri agenda silaturahmi dan perkenalan pengurus DPD Golkar Jawa Barat di Hotel Sukabumi Indah, Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Rabu (14/10/2026).
Baca Juga : Raperda APBD 2027 Disepakati, Bupati Sukabumi Soroti Efektivitas Anggaran
Menurut Bah Diro, 47 PK telah menyepakati dukungan kepada Budi Azhar. Ia menegaskan, apabila pemilihan dalam Musda menerapkan mekanisme satu PK satu suara, para pengurus kecamatan tersebut siap memberikan suara kepada Budi.
“Dari awal 47 ketua PK sudah sepakat mendukung Pak Budi Azhar untuk jadi ketua DPD. Begitupun nanti di Musda, kalau sistem pemilihannya satu PK satu suara, kami 47 Pengurus Kecamatan Partai Golkar sepakat akan memilih Pak Budi Azhar,” ungkap Bah Diro, sebagaimana dikutip dari BeritauSukabumi.com.
Namun, situasi politik internal partai disebut mengalami perubahan setelah muncul arah dukungan dari DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Jawa Barat kepada Bupati Sukabumi, Asep Japar, yang akrab disapa Asjap.
Bah Diro mengakui adanya kekecewaan karena aspirasi yang telah dibangun oleh para ketua PK kini berhadapan dengan kehendak pimpinan partai di tingkat lebih tinggi.
Baca Juga : Ketua DPRD Sukabumi Dorong Jampang Ngabhuana Jadi Pemersatu Pajampangan
Meski demikian, ia menyatakan para pengurus kecamatan siap menerima keputusan organisasi demi menjaga kondusivitas internal Golkar.
“Kami tidak tahu persis alasan para petinggi partai seperti apa, tapi jujur kami agak kecewa. Tapi ini sudah arahan dari petinggi partai, kami terima saja,” ujarnya.
Ia juga menyatakan kesiapan mendukung Asep Japar apabila keputusan Musda nantinya menetapkan Bupati Sukabumi tersebut sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa kekecewaan yang disampaikan Bah Diro tidak serta-merta berarti penolakan terhadap keputusan akhir partai. Ia menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi di tengah perbedaan aspirasi.
Nasib Dukungan 47 PK Kini Menunggu Langkah Budi Azhar
Di tengah dinamika tersebut, Bah Diro menyebut langkah selanjutnya berada di tangan Budi Azhar Mutawali. Para ketua PK, kata dia, akan mengikuti perkembangan dan sikap yang diambil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut.
“Iya, bolanya ada di Pak Budi Azhar. Kami mah PK ikut saja arahan Pak Budi selanjutnya. Yang penting Partai Golkar makin besar di Sukabumi,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa dukungan 47 PK yang diklaim solid masih menjadi bagian penting dalam peta politik menjelang Musda XI Golkar Kabupaten Sukabumi.
Di sisi lain, arah dukungan dari pimpinan partai tingkat pusat dan provinsi kepada Asep Japar menjadi faktor yang turut mewarnai proses penentuan kepemimpinan Golkar di daerah.
Baca Juga : Petani Tolak Lahan Garapan Dipakai Yonif 345, Kebun Teh PTPN Jadi Usulan Alternatif
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dani Muttaqien Syafiuddin, sebelumnya mengingatkan kader agar menjaga soliditas dan kondusivitas menjelang Musda. Ia menekankan bahwa agenda organisasi tersebut harus disikapi secara dewasa, terlebih partai akan menghadapi kontestasi politik mendatang.
Hingga berita ini disusun, dinamika menuju Musda XI Golkar Kabupaten Sukabumi masih menjadi perhatian. Keputusan akhir mengenai kepemimpinan partai akan ditentukan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Adapun kepastian mengenai mekanisme pemilihan, komposisi dukungan resmi, serta keputusan akhir Musda perlu merujuk pada ketentuan dan hasil resmi organisasi.
Respon (1)