SUKABUMI – Tekanan terhadap jajaran birokrasi Kota Sukabumi mulai menguat. Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) Koordinator Sukabumi Raya resmi menyerahkan dokumen kajian bertajuk “Krisis Kepemimpinan Birokrasi Kota Sukabumi: Urgensi Evaluasi dan Pemberhentian Sekretaris Daerah” kepada Wakil Wali Kota Sukabumi.
Penyerahan dilakukan dalam audiensi di ruang kerja Pemerintah Kota Sukabumi. Tak sekadar simbolik, dokumen tersebut disebut memuat analisis tajam terkait melemahnya peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda).
AMM menilai, lemahnya kepemimpinan birokrasi telah berdampak langsung pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi antar-dinas disebut kacau, bahkan memicu lahirnya kebijakan sektoral yang dinilai merusak tata kelola pemerintahan.
Wakil Wali Kota Sukabumi menerima dokumen tersebut dan memastikan akan meneruskannya kepada Wali Kota. Kajian itu disebut bakal menjadi bahan evaluasi sesuai aturan yang berlaku.
Namun, AMM tidak berhenti di situ.
Koordinator AMM Sukabumi Raya, Gilang Ramadan, melontarkan pernyataan tegas. Ia menegaskan bahwa pihaknya datang bukan sekadar menyuarakan keresahan, melainkan membawa kajian berbasis analisis.
“Kami tidak datang membawa keluhan, tetapi membawa kajian. Kota ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kepemimpinan birokrasi yang sehat,” tegas Gilang.
Menurutnya, jika Sekda gagal menjalankan fungsi koordinatif dan justru memicu fragmentasi antar-dinas, maka evaluasi hingga pemberhentian adalah langkah yang tidak bisa ditawar.
“Ini konsekuensi logis dan konstitusional,” ujarnya.
AMM bahkan memberi tenggat waktu. Selama satu minggu ke depan, Pemkot Sukabumi diminta menyampaikan sikap resmi atas kajian tersebut.
Jika tak ada kejelasan?
Gilang memastikan gerakan akan diperluas.
“Kami memberi waktu satu minggu. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, AMM akan mengambil langkah gerakan yang lebih besar,” ancamnya.
Meski demikian, ia menegaskan posisi mahasiswa bukan sebagai oposisi pemerintah. AMM, kata dia, hadir sebagai pengawal moral dan intelektual agar roda pemerintahan tetap berpihak kepada publik.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kota Sukabumi. Publik menunggu: berani atau tidak melakukan evaluasi di tubuh birokrasi?
