METROSUKABUMI.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Wilayah Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Senin (22/6). Massa mahasiswa membawa tema “Menakar Pelemahan Rupiah, Kenaikan BBM, MBG, KDMP, Korupsi, Nepotisme, dan Supremasi Sipil dalam Kebijakan Nasional”.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerahkan hasil kajian kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Mereka meminta sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat segera dievaluasi.
Koordinator Wilayah Priangan Barat BEM Nusantara, Rahmadi L. Makin, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada rakyat.
“Kondisi bangsa hari ini sedang tidak baik-baik saja dan warga terdampak. Kami melihat Bupati seolah-olah abai dan tidak mendengarkan,” ujarnya kepada wartawan.
BEM Nusantara membawa tujuh tuntutan. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), reformasi dan supremasi sipil, hingga persoalan kebersihan serta tata kelola parkir di RSUD Palabuhanratu.
Rahmadi menilai sejumlah program prioritas pemerintah belum berjalan efektif. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya belum tepat sasaran.
“Program MBG seharusnya difokuskan pada penanganan stunting di wilayah 3T, namun justru diterapkan secara merata sehingga berpotensi tidak tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, BEM Nusantara juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat desa. Mereka turut mengkritisi keterlibatan aparat dalam sejumlah program sipil yang dinilai dapat mengurangi semangat reformasi.
“Ini memperkuat status quo dan mencederai reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Karena itu kami mendukung penuh gerakan Reformasi Jilid Dua untuk evaluasi total kabinet,” tegas Rahmadi.
Menjelang akhir aksi, massa menyatakan hanya bersedia berdialog langsung dengan Bupati Sukabumi atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dan menolak diwakili pejabat lainnya.
“Kami tidak akan menerima perwakilan lain selain Bupati atau Pak Sekda. Kami siap bertahan sampai malam hingga ada iktikad baik,” ucapnya.
Namun hingga massa membubarkan diri sekitar pukul 18.30 WIB, Bupati Sukabumi maupun Sekretaris Daerah tidak hadir menemui peserta aksi.
Meski demikian, BEM Nusantara menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik di Kabupaten Sukabumi.
