SUKABUMI – Tekanan terhadap Pemerintah Kota Sukabumi kian menguat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) turun ke jalan dan “mengepung” Balai Kota, Rabu (8/4). Aksi tersebut bahkan diwarnai pembakaran ban di depan balai Kota Sukabumi.
Gelombang protes ini sekaligus mempertegas tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) Koordinator Sukabumi Raya yang sebelumnya mendesak evaluasi total terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi.
Dalam orasinya, massa menyoroti memburuknya tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemkot Sukabumi. Mereka menilai terjadi kekacauan kebijakan, carut-marut administrasi, hingga lemahnya profesionalisme birokrasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Baca juga: Mahasiswa “Kepung” Balai Kota, Sekda Didesak Buka Data Insentif Daerah
“Sekda seharusnya menjadi penggerak utama stabilitas birokrasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, koordinasi antar perangkat daerah melemah dan pengambilan keputusan tidak efektif,” tegas Gilang Ramadan Koordinator AMM usai aksi.
Menurut mereka, kondisi tersebut membuat pelayanan publik berjalan lambat, akuntabilitas menurun, serta respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dinilai tidak sigap.
Mahasiswa juga menilai lemahnya fungsi manajerial Sekda telah menciptakan iklim pemerintahan yang tidak sehat. Indikasinya terlihat dari perencanaan yang dinilai tidak matang, pengawasan internal yang lemah, hingga kebijakan yang tumpang tindih.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi sudah mengarah pada kerusakan sistemik dalam tubuh birokrasi,” lanjutnya.
Di tengah aksi, massa sempat membakar ban sebagai bentuk simbol kekecewaan. Aparat keamanan tampak berjaga untuk memastikan aksi tetap berlangsung kondusif.
Dalam tuntutannya, AMM mendesak Wali Kota Sukabumi segera mengambil langkah tegas, mulai dari evaluasi kinerja berbasis sistem merit, pemeriksaan disiplin, hingga membuka kemungkinan rotasi jabatan.
Baca juga: PHK Beruntun Disorot, Buruh Kepung Pabrik hingga Pendopo: Ada Apa di Balik PT Star Comgistic?
Selain itu, mereka juga meminta Inspektorat Daerah melakukan audit administrasi dan kinerja secara menyeluruh serta mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui aksi lanjutan, diskusi publik, hingga advokasi kebijakan.
“Jika terbukti ada pelanggaran, maka mekanisme pemberhentian harus dijalankan. Tidak boleh ada pembiaran. Kota Sukabumi butuh birokrasi yang bekerja, bukan sekadar menjabat,” tandasnya.
