SUKABUMI – Rentetan ambruknya ruang kelas di Kabupaten Sukabumi akhirnya memantik sorotan tajam. Dalam sepekan terakhir, dua sekolah dilaporkan mengalami kejadian serupa. Fakta ini dinilai bukan sekadar insiden, melainkan sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pendidikan.
Teranyar, ruang kelas SDN Batununggul di Kecamatan Cimanggu ambruk pada 3 April 2026. Peristiwa itu langsung melumpuhkan aktivitas belajar mengajar dan memicu kekhawatiran soal keselamatan siswa.
Belum reda, kejadian serupa lebih dulu terjadi di SMPN 3 Pabuaran pada 30 Maret 2026. Dua insiden beruntun ini mempertegas adanya kelalaian yang tak bisa lagi ditutup-tutupi.
Koordinator Presidium Simpul Sukabumi, Norman Irawan, menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan pengawasan yang berlangsung lama. Ia menyebut, bangunan yang sudah rapuh seharusnya menjadi prioritas perbaikan, bukan dibiarkan hingga ambruk.
“Ini bukan kejadian tiba-tiba. Ini akumulasi kelalaian. Pemerintah terlihat hanya bergerak setelah kejadian, bukan mencegah. Ini berbahaya,” tegas Norman kepada metrosukabumi.com, Rabu (8/4).
Baca juga: Bakar Ban di Balai Kota, Mahasiswa Sukabumi Tekan Wali Kota Evaluasi Sekda
Ia menyoroti pola respons Dinas Pendidikan yang dinilai selalu reaktif. Menurutnya, pendekatan seperti itu menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjamin keselamatan peserta didik.
“Kalau pola ini terus dibiarkan, tinggal menunggu waktu sampai ada korban. Ini yang harus dicegah,” ujarnya.
Di lapangan, sejumlah sekolah disebut sudah lama mengusulkan perbaikan. Namun, hingga kini belum terealisasi secara merata. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan serius dalam penentuan prioritas anggaran.
Simpul Sukabumi menegaskan, keselamatan siswa adalah harga mati. Tidak ada alasan, termasuk keterbatasan anggaran, untuk menunda perbaikan fasilitas yang berpotensi membahayakan.
“Jangan sampai sekolah berubah jadi tempat yang mengancam nyawa. Ini tanggung jawab negara,” tandas Norman.
Baca juga: Kadisdik Turun Tangan, Ruang Kelas Ambruk di SMPN 3 Pabuaran Dipastikan Jadi Prioritas Pembangunan
Sebagai bentuk tekanan, Simpul Sukabumi mengajukan lima tuntutan tegas. Mulai dari audit total kondisi bangunan sekolah, penetapan prioritas berbasis risiko, hingga transparansi anggaran perbaikan.
Mereka juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana.
Tak hanya itu, gelombang aksi juga disiapkan. Simpul Sukabumi menyatakan siap turun ke jalan jika pemerintah daerah tetap abai.
“Kalau tidak ada langkah konkret, kami pastikan akan ada aksi. Ini soal keselamatan anak-anak, tidak bisa ditawar,” tegasnya lagi.
Simpul Sukabumi berharap, dua kejadian ini menjadi titik balik. Bukan sekadar respons sesaat, melainkan awal pembenahan sistemik agar hak siswa atas pendidikan yang aman dan layak benar-benar terpenuhi.
