Metrosukabumi.com – Disiplin aparatur sipil negara (ASN) jadi sorotan tajam Bupati Sukabumi Asep Japar dalam Rapat Dinas April 2026. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia mengingatkan: jangan sampai Work From Home (WFH) malah jadi celah untuk “menghilang”.
Rapat dinas yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026), berlangsung serius namun penuh penekanan strategis. Dipandu Sekda Ade Suryaman, forum ini dihadiri Wakil Bupati Andreas, para kepala perangkat daerah, camat, hingga jajaran pejabat struktural.
Di awal agenda, Bupati bersama Wabup menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah yang berhasil mendongkrak Indeks Reformasi Birokrasi. Tak hanya itu, sertifikat akreditasi laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup juga diberikan sebagai bukti peningkatan kualitas layanan publik.
Namun, pesan utama Bupati langsung mengena: disiplin ASN tidak boleh kendor, meski anggaran sedang diefisienkan.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegas Asep Japar dengan nada serius.
Tak berhenti di situ, Bupati juga mendorong perangkat daerah untuk lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak kendaraan. Ia menilai, masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal.
Bahkan, ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama. Menurutnya, kebijakan ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita harus jemput bola supaya masyarakat lebih mudah dan sadar bayar pajak,” ujarnya.
Pemkab Sukabumi pun kini tengah menyiapkan operasi gabungan pajak kendaraan, sekaligus membuka layanan pembayaran langsung di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Wakil Bupati Andreas menekankan pentingnya soliditas antarinstansi. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Kerja sama yang solid antarinstansi jadi kunci. Kita harus saling menguatkan,” katanya.
Ia juga meminta para camat untuk aktif mengawal proyek strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih sebagai bagian dari target besar Indonesia Emas 2045.
Tak kalah penting, sektor UMKM didorong untuk masuk dalam rantai pasok program pemerintah, terutama dalam mendukung kebutuhan MBG di daerah.
Di sektor pelayanan dasar. Menurut ia, isu stunting juga jadi perhatian. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen, sejalan dengan target pemerintah provinsi.
“Rapat kali ini bukan sekadar rutinitas. Disiplin ASN, optimalisasi PAD, dan sinergi lintas sektor jadi kunci Sukabumi melaju di tengah tekanan efisiensi anggaran, ” Pungkasnya.
