METROSUKABUMI.com – Dinamika politik di Kota Sukabumi kembali menghangat. Sejumlah kebijakan dan langkah pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Sukabumi terus menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis hingga para ketua RT dan RW.
Koordinator Presidium MD KAHMI Sukabumi, Ferry Gustaman, menilai meningkatnya kritik dan gelombang aspirasi yang muncul belakangan ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah daerah memang harus terbuka untuk mendapatkan masukan dan kritik dari publik.
“Ini merupakan kemajuan demokrasi. Kepemimpinan daerah harus menjadi ruang terbuka untuk dikritisi dan dievaluasi oleh masyarakat,” ujar Ferry dalam keterangannya.
Ferry menyoroti sejumlah isu yang sejak awal memicu perdebatan publik, mulai dari polemik penunjukan Direktur RSUD hingga kebijakan wakaf yang digagas pemerintah kota. Namun, menurutnya, persoalan yang kini paling menyita perhatian adalah munculnya tuntutan para RT dan RW terkait realisasi dana abadi Rp10 juta per RT, kejelasan insentif, serta keberlanjutan Program Pemberdayaan RT dan RW (P2RW).
Menurut Ferry, eskalasi gerakan dan kritik terhadap pemerintah daerah berpotensi terus membesar apabila pola komunikasi pemerintah tidak segera diperbaiki.
Ia menilai kepemimpinan yang terlalu eksklusif dan minim ruang dialog menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai gelombang protes dari masyarakat.
“Saya memandang kondisi ini disebabkan pola kepemimpinan yang tertutup terhadap ruang-ruang komunikasi. Kepemimpinan yang eksklusif menjadi salah satu penyebabnya,” katanya.
Bahkan, Ferry mengaku menerima informasi bahwa sebagian pendukung yang sebelumnya berada di lingkaran pemerintahan mulai mengambil jarak. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menganggap remeh dinamika yang berkembang saat ini. Sebab, apabila komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat tidak segera dibangun secara lebih terbuka, potensi munculnya gelombang kritik yang lebih besar sangat mungkin terjadi.
Ferry juga menilai sejumlah program dan slogan yang diusung pemerintah daerah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menyinggung slogan “Ayeuna Waktuna” yang hingga kini dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap berbagai persoalan mendasar di Kota Sukabumi.
“Infrastruktur masih berjalan di tempat, janji-janji politik belum banyak direalisasikan, sementara masyarakat menunggu bukti nyata dari berbagai program yang dijanjikan,” ungkapnya.
Ia memahami adanya keterbatasan anggaran daerah yang sering menjadi alasan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Namun demikian, Ferry menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang kepala daerah tetap ditentukan oleh kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat dan merealisasikan janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye.
“Kota Sukabumi membutuhkan pemimpin yang progresif, komunikatif, dan egaliter. Jangan terlalu eksklusif. Bukalah ruang komunikasi dengan seluruh stakeholder agar berbagai persoalan dan eskalasi gerakan yang muncul dapat diatasi dengan baik,” tegasnya.
