METROSUKABUMI.com – Desakan transparansi kebijakan fiskal daerah kembali menguat. Solidaritas Independen Mahasiswa Pemuda Utilitarianisme (SIMPUL) Sukabumi secara terbuka menantang DPRD Kota Sukabumi untuk membongkar data insentif pajak dan retribusi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya transparan.
Hal itu mencuat dalam hearing antara SIMPUL Sukabumi dan Komisi II DPRD Kota Sukabumi, yang digelar baru-baru ini. Dalam forum tersebut, SIMPUL membawa kajian kritis terkait potensi masalah dalam kebijakan insentif daerah.
Koordinator SIMPUL Sukabumi, Norman Irawan, menegaskan ada tiga poin krusial yang wajib dibuka ke publik. Yakni capaian kinerja per objek pajak dan retribusi, daftar penerima insentif, serta besaran insentif yang diterima masing-masing.
Baca Juga: Stadion Suryakencana Berserakan Usai Konser, Sewa Rp21 Juta Disorot, EO Disebut Bayar Rp35 Juta
“Publik berhak tahu. Ini menyangkut uang daerah. Harus jelas siapa menerima, berapa besar, dan apa dasar kinerjanya,” tegas Norman dalam forum hearing.
Menurutnya, selama ini hubungan antara capaian kinerja dan pemberian insentif terkesan tertutup. Padahal, setiap objek pajak dan retribusi semestinya memiliki indikator yang terukur dan dapat diuji publik.
Tanpa data tersebut, lanjutnya, sulit memastikan apakah insentif benar-benar diberikan secara adil dan proporsional atau justru berpotensi melenceng dari tujuan awal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, SIMPUL juga menyoroti indikasi insentif yang diduga tidak tepat sasaran dalam beberapa tahun terakhir. Indikasi ini muncul saat permintaan data justru diarahkan oleh Sekretaris Daerah ke mekanisme sengketa informasi publik.
Bagi SIMPUL, langkah tersebut memunculkan tanda tanya besar.
“Kalau ini soal anggaran dan kinerja, kenapa harus melalui sengketa? Seharusnya ini informasi terbuka,” kritiknya.
SIMPUL menilai, ketika akses terhadap data publik dipersulit, hal itu berpotensi menimbulkan dugaan adanya informasi yang ditutup-tutupi.
Karena itu, mereka mendorong pemerintah daerah segera membuka data secara rinci, berkala, dan mudah diakses masyarakat. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan kebijakan insentif benar-benar efektif dalam mendongkrak PAD.
