METROSUKABUMI.com – Kebijakan efisiensi anggaran turut menjadi sorotan dalam aksi penyampaian aspirasi SIMPUL Sukabumi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi.
Koordinator SIMPUL Sukabumi, Norman Irawan, mempertanyakan pengelolaan anggaran kegiatan survei jalan dan jembatan, serta meminta penelusuran terhadap kegiatan Irigasi Cicatih di Kecamatan Cikembar.
Menurut Norman, kegiatan survei perlu dievaluasi apabila terdapat objek yang sama yang didata secara berulang. Terlebih, pemerintah saat ini tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami mempertanyakan efektivitas anggaran survei jalan dan jembatan. Kalau objek yang disurvei sama dan datanya sudah tersedia, tentu harus ada penjelasan mengenai output dan kebutuhan anggarannya,” ujar Norman.
Baca Juga : Maulid Nabi di GOR PGRI Sukalarang, Guru Diingatkan Pentingnya Keteladanan Rasulullah dalam Pendidikan
Ia menilai kebutuhan terkait infrastruktur dapat dihimpun melalui Musrenbang, aspirasi DPRD maupun laporan masyarakat. Selanjutnya, verifikasi lapangan dapat dilakukan oleh tenaga teknis pemerintah daerah berdasarkan data yang sudah dimiliki.
Selain survei jalan, SIMPUL juga menyoroti kegiatan Irigasi Cicatih Cikembar.
Berdasarkan informasi yang diterima SIMPUL, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada 2022 dengan anggaran sekitar Rp8-9 miliar. Namun, muncul pertanyaan terkait adanya penganggaran yang masih berkaitan dengan kegiatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
SIMPUL meminta pemerintah membuka dokumen terkait status pekerjaan, nilai kontrak, realisasi pembayaran, progres fisik, volume dan kualitas pekerjaan.
“Kami tidak menyimpulkan adanya tindak pidana. Tetapi seluruh dokumen dan prosesnya perlu dibuka dan diperiksa. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan sampai pembayaran,” kata Norman.
Baca Juga : TIP Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Siswi PKL, Dishub Sukabumi Lakukan Evaluasi Internal
SIMPUL juga meminta penelusuran terhadap periode ketika Asep Japar masih menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi. Norman menegaskan, penelusuran tersebut harus berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing pihak.
“Yang kami minta adalah pemeriksaan berdasarkan bukti dan dokumen yang sah. Kalau semuanya sesuai, tentu harus bisa dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa SIMPUL melakukan penyegelan simbolis di depan Gedung Dinas PU Kabupaten Sukabumi.
Mereka memasang tulisan, “Gedung Ini Dalam Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum.”
Baca Juga : Narkoba Mengancam Pelajar, Bupati Sukabumi Minta Sekolah Tak Henti Edukasi Siswa
Menurut SIMPUL, aksi tersebut merupakan simbol kritik dan kontrol sosial, bukan penyegelan secara hukum.
SIMPUL meminta keterbukaan data serta audit terhadap kegiatan yang dipersoalkan. Mereka juga mendorong agar setiap penggunaan anggaran pemerintah memiliki dasar kebutuhan, output yang terukur dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, sorotan dan dugaan yang disampaikan SIMPUL masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari Dinas PU Kabupaten Sukabumi dan pihak terkait.
Respon (1)