METROSUKABUMI.com – Sejumlah mahasiswa menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Selasa (22/9/2026). Mereka menyoroti sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari perlindungan anak dari kekerasan, kondisi infrastruktur sekolah, hingga transparansi pengelolaan anggaran pendidikan.
Aksi tersebut digelar Suara Perlawanan Mahasiswa dan Masyarakat Sukabumi (Supremasi), SSR, dan Front Aliansi Mahasiswa Utara (FAMU) di depan Kantor Disdik Kabupaten Sukabumi, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar.
Massa aksi mendapat pengamanan gabungan dari kepolisian. Mereka juga diterima langsung Kepala Disdik Kabupaten Sukabumi Dede Sumpena bersama jajaran.
Koordinator massa aksi, Anggi Maulana, mengatakan kedatangan mahasiswa bukan sekadar menyampaikan kritik. Mereka turut menyerahkan hasil kajian akademis terkait sejumlah persoalan pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
“Kita ingin mengevaluasi bagaimana kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan, khususnya dalam perlindungan kekerasan bagi anak, kemudian dari segi fasilitas dan anggaran. Masih banyak yang perlu diperbaiki di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,” ujar Anggi.
Baca Juga : Kebakaran Hebat di Cikembar, Rumah Kosong 6 Tahun Ludes Dilalap Api
Menurut Anggi, ada sejumlah poin yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Di antaranya kondisi infrastruktur pendidikan jenjang SD dan SMP, transparansi anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Namun, isu perlindungan peserta didik dari kekerasan menjadi sorotan utama.
“Lebih dominan ke kekerasan anak. Bagaimana proses perlindungan Dinas Pendidikan terhadap siswa-siswi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kita lebih mengarah ke kekerasan anak,” tegasnya.
Anggi menilai masih diperlukan langkah konkret dalam penanganan maupun pencegahan kekerasan terhadap peserta didik.
Dalam dialog tersebut, pihak Disdik disebut menyampaikan bahwa telah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
“Untuk sejauh ini belum ada langkah konkret. Namun tadi Pak Kadis menyampaikan sudah membentuk tim khusus untuk kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Sukabumi,” ungkap Anggi.
Meski mendapat penjelasan dari Disdik, mahasiswa menilai jawaban yang diberikan masih bersifat normatif. Mereka pun memilih menunggu tindak lanjut konkret setelah hasil kajian dan tuntutan disampaikan.
“Jawabannya normatif. Kita lihat langkah ke depannya seperti apa, langkah dari Pak Kadis itu sendiri,” katanya.
Mahasiswa memberikan waktu sekitar tiga hari untuk melihat respons dan perkembangan tindak lanjut dari Disdik Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga : Tiga Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Cibadak, LKBHMI Desak Polisi Usut Tuntas
Jika tidak ada langkah konkret, mereka menyatakan bakal membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Sukabumi, khususnya Komisi IV yang membidangi sektor pendidikan.
“Untuk tiga hari ke depan kita lihat dari hasil kajian akademisi. Apabila dijawab secara baik, kita selesai. Namun langkah tidak akan selesai di tahap Dinas Pendidikan, kita akan bawa ke DPRD Komisi IV,” ujar Anggi.
Massa juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat tindak lanjut.
“Kalau misalkan tidak ada langkah konkret dari Dinas Pendidikan itu sendiri dari hasil kajian yang kita berikan, kemungkinan akan ada aksi lanjutan,” katanya.
Anggi berharap pemerintah daerah melalui Disdik Kabupaten Sukabumi segera melakukan pembenahan tata kelola pendidikan. Terutama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta memberikan perlindungan kepada peserta didik.
“Harapannya secepatnya kita perbaiki tata kelola yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Pendidikan,” pungkasnya.
Respon (2)