METROSUKABUMI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi terus memperkuat jaminan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat koordinasi bersama BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sukabumi.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC semester II 2026. Kegiatan berlangsung di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan, forum bersama BPJS Kesehatan menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan terkait jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini wadah koordinasi bersama BPJS yang luar biasa. Sejumlah hal berkaitan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” ungkap Ade.
Baca Juga : Mahasiswa Geruduk Disdik Kabupaten Sukabumi, Soroti Kekerasan Anak hingga Transparansi Anggaran
Menurut dia, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret, khususnya dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Hal itu menjadi perhatian di tengah kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan langkah strategis agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ade menegaskan, Pemkab Sukabumi tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Komitmen tersebut juga akan terus diperkuat melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga : Kebakaran Hebat di Cikembar, Rumah Kosong 6 Tahun Ludes Dilalap Api
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat Sawal Sami Tarigan mengatakan, forum komunikasi tersebut dapat menjadi ruang untuk mencari solusi bersama terkait keberlangsungan UHC.
Terlebih, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang melibatkan berbagai unsur dalam satu ekosistem. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, peserta, pelaku usaha hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan termasuk sharing pengalaman,” kata Sawal.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi Nora D. Manurung menambahkan, JKN merupakan program bersama yang membutuhkan dukungan seluruh ekosistem.
Baca Juga : DPRD Sukabumi Beri Tenggat 31 Desember, 3 Hotel di Cibadak Diminta Lengkapi Izin
Menurutnya, JKN buka sekadar program perlindungan sosial, tetapi juga program strategis negara dalam mewujudkan cita-cita nasional di bidang kesehatan.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi ini merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan,” jelas Nora.
Dia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.
“Melalui semua itu, diharapkan terwujudnya pelayanan kesehatan berkualitas dan merata serta mewujudkan Indonesia tetap sehat,” pungkasnya.
