METROSUKABUMI.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh politik. Ia meminta penyidik mengungkap motif, pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, hingga siapa saja yang menguasai dan memanfaatkan hasil rekaman tersebut.
Desakan itu disampaikan Zainul saat menghadiri Musyawarah Ranting (Musran) DPC PKB Kota Sukabumi yang dirangkaikan dengan Pendidikan Kader Tingkat Pertama (PKTP) dan Sarasehan Kebangsaan dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR RI. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Senin (9/11/2026).
Menurut Zainul, dugaan penyadapan ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi komunikasi. Kasus tersebut juga berpotensi menyangkut independensi partai politik serta kepentingan negara.
Ia menyebut sedikitnya ada empat aspek yang perlu menjadi perhatian aparat dalam proses penyelidikan maupun penegakan hukum.
Pertama, mengungkap motif dan tujuan penyadapan. Kedua, mengidentifikasi pihak yang diduga menjadi aktor intelektual. Ketiga, menelusuri keberadaan serta peredaran rekaman, termasuk pihak yang menguasai dan memanfaatkannya. Keempat, mendalami kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya mengancam, menekan, atau menggulingkan kekuasaan negara.
“Harus diusut siapa aktor intelektual di balik semua ini. Kemudian, harus diketahui sejauh mana hasil rekaman itu beredar, siapa yang memegang, di mana posisinya, dan siapa saja yang sudah memanfaatkannya,” tegas Zainul.
Ia menjelaskan, komunikasi internal pimpinan partai politik tidak hanya berisi percakapan pribadi. Di dalamnya bisa terdapat pembahasan agenda strategis yang berkaitan dengan kebijakan negara, mulai dari pembahasan undang-undang di DPR hingga kebijakan fiskal dan moneter.
“Karena itu, penyadapan yang dilakukan secara ilegal berpotensi mengganggu kebebasan dan independensi partai politik dalam menentukan sikap maupun mengambil keputusan,” ujarnya.
Zainul juga menyinggung konfirmasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang disebut masuk dalam daftar tokoh yang menjadi sasaran penyadapan, bersama sejumlah ketua umum partai politik lainnya.
Ia meminta pihak yang nantinya terbukti terlibat dalam praktik penyadapan ilegal dijatuhi sanksi hukum secara tegas dan proporsional sesuai tingkat pelanggarannya.
“Bukan hanya di-blacklist, tetapi harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan. Jangan sampai tidak ada efek jera dan kejadian serupa terulang pada masa mendatang,” katanya.
Lebih lanjut, Zainul menilai pihak yang terbukti melakukan tindakan ilegal dan membahayakan kepentingan negara tidak semestinya kembali diberi ruang untuk terlibat dalam kegiatan kenegaraan.
Ia menegaskan, PKB mendorong agar dugaan penyadapan tersebut ditangani secara transparan, objektif, dan menyeluruh. Pengungkapan kasus hingga tuntas dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga independensi kehidupan politik dan institusi negara.
Selain menyoroti dugaan penyadapan, Zainul juga menyerap aspirasi kader terkait persoalan ketatanegaraan, termasuk kedudukan Wakil Presiden serta isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam forum Musran tersebut, ia meminta pandangan para pengurus ranting PKB mengenai perkembangan persoalan hukum dan ketatanegaraan tersebut.
Menurut Zainul, aspirasi yang berkembang dari peserta mengarah pada permintaan agar DPR dan MPR mengambil sikap politik, termasuk mengusulkan pergantian Wakil Presiden.
“Mereka meminta DPR dan MPR mengambil sikap. Tentu aspirasi ini akan kami sampaikan sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan politik di internal PKB,” pungkasnya.
