Digerebek Massa! Dapur MBG Cibadak Berdiri di Tanah Sengketa, Program Negara Diujung Tanduk

Massa mendatangi kantor kecamatan gara-gara dapur MBG di Cibadak yang diduga berdiri di atas lahan sengketa, menuntut penghentian operasional sementara hingga proses hukum selesai. Foto : Istimewa

METROSUKABUMI.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cibadak memanas. Sebuah dapur MBG digerebek massa setelah diketahui berdiri di atas lahan yang tengah bersengketa hukum.

Aksi warga ini dipicu dugaan kuat bahwa fasilitas program nasional tersebut berdiri di atas tanah bermasalah yang kini tengah berproses di kepolisian.

Informasi yang dihimpun, sengketa lahan melibatkan pelapor bernama Siti Eni Nuraeni dengan pihak terlapor. Kasus ini bahkan sudah masuk penanganan Polres Sukabumi.

Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) daerah, Sandi, mengakui bahwa secara administratif dapur tersebut telah lolos verifikasi pusat. Namun fakta di lapangan berkata lain.

“Di wilayah kami menerima setelah diverifikasi pusat. Tapi ternyata ada polemik sengketa lahan yang sedang berproses hukum,” ujarnya.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Gizi di Posyandu Latulip, SPPG Parakansalak Lebaksari 2 Edukasi Gizi Kepada PM

Warga yang datang ke lokasi mendesak agar operasional dapur MBG dihentikan sementara hingga persoalan hukum selesai. Mereka menilai program negara tidak boleh berdiri di atas konflik agraria.

Siti Eni Nuraeni, pihak yang mengaku dirugikan, meminta pemerintah bertindak tegas.

“Kami minta dapur ini di-suspend dulu sampai proses hukum selesai. Jangan sampai program nasional berdiri di atas tanah bermasalah,” tegasnya.

Ia juga mengungkap kerugian yang dialami tidak sedikit, bahkan mencapai miliaran rupiah akibat sengketa tersebut.

Meski tekanan massa meningkat, keputusan penghentian operasional ternyata bukan di tangan daerah. BGN daerah menyebut kewenangan penuh ada di tingkat pusat.

Baca Juga:

Gerindra Sukabumi Bentuk Tim Khusus Awasi BBM dan LPG Subsidi, Pelapor Penyelewengan Diganjar Rp 10 Juta

Sandi menegaskan pihaknya telah melaporkan polemik tersebut dan akan membawa aspirasi warga ke pimpinan pusat dalam waktu dekat.

“Kami akan sampaikan langsung agar ada keputusan bersama,” katanya.

Setelah mendapat jaminan aspirasi akan ditindaklanjuti, massa akhirnya membubarkan diri. Situasi di lokasi kembali kondusif.

Namun demikian, kasus ini menjadi sorotan serius karena menyangkut kredibilitas program strategis nasional yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *