Sukabumi – Pemerintah Kecamatan Bantargadung bergerak cepat menyikapi kebutuhan logistik warga terdampak pergerakan tanah di Kampung Cijambe, Desa Bantargadung, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 104 kepala keluarga (KK) atau 324 jiwa kini bergantung pada bantuan pangan, terutama di tengah Ramadan.
Karena dapur umum resmi belum bisa didirikan, kecamatan berinisiatif menggandeng dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi sementara.
Camat Bantargadung Rahmat Sarifudin menjelaskan, pendirian dapur umum dari pemerintah daerah masih menunggu penetapan status darurat bencana. Penilaian tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial dan BPBD sebelum Bupati menerbitkan surat keputusan (SK).
Baca juga : Banjir Terjang Pamuruyan Cibadak, 25 KK Terdampak, BPBD Sukabumi Bergerak Cepat
“Dari Dinsos dan BPBD akan melakukan penilaian terlebih dahulu apakah ini masuk kategori darurat atau tidak. Jika dinyatakan darurat, maka SK Bupati akan ditandatangani dan dapur umum resmi didirikan,” ujarnya, Senin (2/3).
Sambil menunggu proses administratif tersebut, kebutuhan makan warga tak bisa ditunda. Terlebih, sebagian besar warga kesulitan menyiapkan makanan untuk berbuka puasa dan sahur.
“Warga menyampaikan kesulitan untuk berbuka dan sahur. Maka kami mengupayakan kerja sama dengan dapur SPPG MBG agar bisa difungsikan sementara sebagai dapur umum,” kata Rahmat.
Menurut dia, skema ini bersifat darurat dan sementara. Namun, agar dapur MBG bisa melayani warga terdampak, pemerintah kecamatan harus mengajukan data rinci by name by address sebagai dasar penugasan dari pusat.
Saat ini, baru jumlah KK yang terinventarisasi. Data detail, termasuk jumlah anak-anak dan kelompok rentan lainnya, masih dalam proses pendataan oleh pemerintah desa. Sementara tercatat satu bayi berada di lokasi terdampak.
“Kami baru mendata jumlah KK. Untuk rincian jumlah anak-anak dan kategori lainnya masih dalam proses input oleh pihak desa,” jelasnya.
Dapur MBG diharapkan menjadi solusi cepat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi, sembari menunggu keputusan resmi terkait status darurat dan pendirian dapur umum permanen dari pemerintah daerah.
