METROSUKABUMI.com – Penanganan sekolah terdampak bencana alam di Kabupaten Sukabumi terus dikebut. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi mencatat sedikitnya lima sekolah masuk dalam proses intervensi pembangunan setelah terdampak bencana seperti pergerakan tanah, banjir, hingga longsor.
Namun, tidak seluruh sekolah bisa langsung dibangun di lokasi semula. Salah satunya SDN Suradita di Kampung Suradita, Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, yang harus direlokasi karena berada di kawasan terdampak pergerakan tanah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena mengatakan, kelima sekolah tersebut telah masuk dalam tahapan penanganan. Sebagian bahkan sudah mencapai tahap kesepakatan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU).
“Misalnya ada salah satu sekolah yang terdampak bencana, ada kemarin sudah terintervensi. Daerah yang terdampak bencana itu ada lima, itu semua sudah melakukan proses tahapan-tahapannya. Ada yang sudah MoU, ada juga yang sudah berproses,” kata Deden kepada awak media, Selasa (22/9/2026).
Baca Juga : UU Reforma Agraria Disahkan DPR, SPI Sukabumi Soroti Tantangan Besar: Jangan Sampai Represif
Meski demikian, SDN Suradita menjadi salah satu sekolah yang membutuhkan penanganan khusus. Bangunan sekolah tersebut rusak akibat bencana pergerakan tanah pada Januari 2021.
Hingga kini, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di bangunan sementara yang menggunakan bilik bambu dan atap terpal. Kondisi tersebut menjadi konsekuensi karena pembangunan sekolah tidak bisa dilakukan begitu saja di lokasi lama.
Deden menjelaskan, pembangunan SDN Suradita harus dibarengi dengan proses relokasi. Pemerintah daerah terlebih dahulu menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi baru sekolah sekaligus kawasan permukiman warga penyintas bencana.
“Tetapi masih ada satu tersisa karena tidak hanya proses membangun, tetapi harus direlokasi. Ini yang terdampak di daerah Suradita. SD Suradita karena pergerakan tanah,” ujarnya.
Baca Juga : Bentrok Dua Kelompok Pecah di Sukalarang Sukabumi, 5 Orang Diamankan
Menurut Deden, Pemkab Sukabumi saat ini telah menyediakan lahan untuk relokasi masyarakat. Luas lahan tersebut disebut mencapai lebih dari lima hektare.
Rencananya, lokasi pembangunan gedung baru SDN Suradita akan ditempatkan tidak jauh dari kawasan relokasi warga. Langkah itu dinilai penting agar sekolah dan permukiman masyarakat berada dalam satu kawasan setelah proses relokasi dilakukan.
“Kenapa agak terlambat? Karena kita harus persiapkan tanahnya. Karena itu relokasi. Alhamdulillah hari ini Pemda sudah menyediakan lahan untuk masyarakat. Kalau tidak salah lebih dari 5 hektare. Sehingga nanti proses pembangunan khusus untuk SD Suradita ini akan ditempatkan di lokasi tepat relokasi warga,” bebernya.
Deden mengatakan, lokasi sementara SDN Suradita saat ini cukup jauh dari kawasan relokasi warga. Karena itu, apabila sekolah dibangun di lokasi sekarang, akses masyarakat setelah direlokasi justru menjadi lebih jauh.
Baca Juga : Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab Sukabumi Cari Solusi Jaga UHC
“Nah, jadi kan kalaupun ini tetap dibangun, masyarakatnya dipindahkan jadi jauh. Sehingga kita kumpulkan ketika direlokasi, di tempat relokasi penduduk, sekolahnya juga di situ,” jelasnya.
Sekolah Terdampak Bencana 2024 Mulai Ditangani
Selain SDN Suradita, Disdik Kabupaten Sukabumi juga menangani sejumlah sekolah yang terdampak bencana pada Desember 2024.
Deden menyebut, penanganan sekolah terdampak bencana tersebut mulai berjalan. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan anggaran melalui program kementerian yang memprioritaskan sekolah dengan kondisi tertentu, termasuk sekolah terdampak bencana.
Baca Juga : Mahasiswa Geruduk Disdik Kabupaten Sukabumi, Soroti Kekerasan Anak hingga Transparansi Anggaran
Menurutnya, kondisi bangunan yang rusak tidak boleh menghentikan hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran.
“Hampir rata-rata yang terdampak bencana di 2024, alhamdulillah hari ini sudah mulai tertangani. Kemudian juga sekolah runtuh juga alhamdulillah sudah mulai tertangani,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam kebijakan revitalisasi sekolah, pemerintah turut memprioritaskan wilayah 3T serta sekolah yang terdampak bencana. Pengajuan dari pemerintah daerah kepada kementerian juga menjadi bagian dari proses untuk mendapatkan penanganan.
“Karena konsep revitalisasi itu yang paling utama itu 3T (Terjauh, Terluar, Terdampak) kemudian juga terdampak bencana, ini pasti ketika kita mengajukan dengan izin surat dari Pak Bupati, Bupati mengajukan ke pihak kementerian akan memprioritaskan dari yang reguler,” jelas Deden.
Baca Juga : Kebakaran Hebat di Cikembar, Rumah Kosong 6 Tahun Ludes Dilalap Api
Kendati fasilitas sekolah belum seluruhnya pulih, Deden memastikan proses pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka di lokasi yang memungkinkan maupun melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan perangkat telepon seluler.
“Dalam keadaan apa pun, pembelajaran normal. Tapi kan hari ini yang disebut normal itu bisa pembelajaran tatap muka di lokasi, ataupun juga pembelajaran jarak jauh di rumah dengan menggunakan media HP. Itu juga sama persis proses belajar mengajar,” pungkasnya.
