METROSUKABUMI.com – Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai aksi protes mahasiswa di Jalur Lingkar Selatan (JLS), Sukabumi, Kamis (23/10/2026) sore.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Barat menggelar unjuk rasa dengan membakar ban dan memblokade jalan. Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
Koordinator aksi BEM Nusantara Jawa Barat, Rahmadi El Maki, mengatakan demonstrasi itu menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus menagih janji-janji yang disampaikan selama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Ini momentum yang tepat untuk evaluasi, menagih janji, dan menanyakan arah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat kecil,” ujar Rahmadi.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti tiga persoalan utama, yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, penyempitan ruang sipil, serta pelaksanaan program pemerintah yang mereka nilai belum tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan di sekolah.
Selain itu, mereka mempertanyakan perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum memenuhi harapan. Keterlibatan TNI dalam pengelolaan koperasi desa, pertanian, hingga sektor konstruksi juga menjadi bagian dari kritik yang disampaikan.
Menurut Rahmadi, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait ruang gerak masyarakat sipil dan meluasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Mahasiswa juga mengangkat persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang mereka kaitkan dengan dugaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
Mereka turut mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penanganan bencana di Garut, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Rahmadi menjelaskan, pemilihan JLS sebagai lokasi aksi berkaitan dengan kekecewaan mahasiswa terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Mereka ingin aspirasi yang disampaikan dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat luas.
“Kami sudah tidak percaya dengan legislatif dan eksekutif, makanya kami mengambil lokasi di daerah yang memang bisa dilihat langsung oleh masyarakat,” katanya.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal janji pemerintah dan mendorong kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.
