METROSUKABUMI.com – Bupati Sukabumi H. Asep Japar memantau langsung pelayanan kontrasepsi mantap melalui Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi di Ruang Operasi UOBK RSUD Sekarwangi, Minggu (11/10/2026).
Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan keluarga berencana (KB) terintegrasi dengan fasilitas kesehatan daerah serta berjalan sesuai prosedur, dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan persetujuan tindakan medis.
Dalam kegiatan itu, Asep Japar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Direktur Utama RSUD Sekarwangi, serta Sekretaris Dinas Kesehatan.
Baca Juga : 94 PPPK Paruh Waktu Sukabumi Tak Diperpanjang, Ini Alasan BKPSDM
Pelayanan kontrasepsi mantap merupakan salah satu pilihan dalam program keluarga berencana bagi pasangan yang telah mempertimbangkan metode tersebut berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
MOW atau tubektomi merupakan metode kontrasepsi bagi perempuan, sedangkan MOP atau vasektomi diperuntukkan bagi laki-laki. Keduanya melibatkan tindakan medis sehingga membutuhkan informasi yang memadai, konsultasi dengan tenaga kesehatan, serta persetujuan peserta secara sadar sebelum tindakan dilakukan.
Pelaksanaan layanan di RSUD Sekarwangi melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan tenaga kesehatan. Sinergi tersebut diperlukan agar program keluarga berencana dapat terhubung dengan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan akses layanan yang sesuai bagi masyarakat.
Baca Juga : RSUD Sekarwangi Gaspol Sosialisasi SKTM: Warga Tak Mampu Jangan Takut Berobat, Administrasi Nomor Dua!
Melalui monitoring ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong penguatan koordinasi antara perangkat daerah terkait dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program keluarga berencana.
Pemkab Sukabumi juga menekankan pentingnya pelayanan yang sesuai standar, memperhatikan keselamatan pasien, serta memastikan setiap peserta memperoleh penjelasan yang cukup sebelum menentukan pilihan kontrasepsi.
Dengan dukungan fasilitas kesehatan dan koordinasi lintas sektor, pelayanan KB terintegrasi diharapkan dapat terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan.
