Stunting Jadi Prioritas Sukabumi, Wabup Andreas Dorong Intervensi Sampai Tingkat Desa

Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mengikuti Rakor Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/9/2026). (Foto : Istimewa)

SUKABUMI – Penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi terus didorong agar tidak berhenti pada level kebijakan. Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menegaskan pentingnya komitmen dan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat desa dalam mempercepat penurunan stunting.

Hal itu disampaikan Andreas usai mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Andreas didampingi Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Rakor tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Baca Juga : Mobil Pengangkut MBG Tergelincir di Bantarkalong, Sopir Sebut Rem Mendadak Jeblos

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres sekaligus Wakil Ketua Pelaksana TPPS Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, Eddy Cahyono Sugiarto, menekankan pentingnya memastikan seluruh kelompok sasaran mendapatkan intervensi yang tepat dan berkualitas.

Menurutnya, upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan cakupan dan kualitas intervensi prioritas. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, angka stunting nasional tercatat 19,8 persen dan diharapkan terus ditekan guna mencapai target RPJMN 2025–2029.

Eddy juga menekankan agar komitmen percepatan penurunan stunting tidak sebatas seremoni atau penandatanganan. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret serta penguatan koordinasi di daerah, khususnya wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Setwapres Mita Aprianti mengatakan, rakor tersebut merupakan bagian dari tugas Sekretariat Wakil Presiden dalam mengawal pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Baca Juga : Bawa 25 Paket Sabu, Pria Cisaat Sukabumi Ditangkap di Bengkel

Menurut dia, komitmen pimpinan daerah dibutuhkan agar pencegahan dan percepatan penurunan stunting tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

“Forum ini menjadi ruang untuk menyinkronkan kebijakan, bertukar pengalaman, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di daerah,” ujar Mita.

Sementara itu, Wabup Sukabumi H. Andreas menuturkan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Karena itu, kolaborasi antarpihak perlu diperkuat agar intervensi penanganan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan hingga tingkat paling bawah.

Baca Juga : Tiga Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Cibadak, LKBHMI Desak Polisi Usut Tuntas

“Yang harus ditekankan adalah kerja sama antar-OPD, sampai nanti ke tingkat desa,” tegas Andreas.

Dia berharap penguatan kolaborasi tersebut dapat membuat upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi semakin efektif.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam memastikan program penanganan stunting berjalan secara terarah dan menyentuh kelompok sasaran.

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *